Diskriminasi Pembangunan

Tolak Perdagangan Anak dan Perempuan
Aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan mahasiswa menggelar aksi menolak perdagangan perempuan dan anak di Semarang, Rabu (12/12). Selain sebagai sebuah kejahatan kegiatan perdagangan manusia juga telah meresahkan masyarakat. Selain berkedok pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, modus yang digunakan juga sudah bervariasi, misal penculikan dengan hipnotis. Semua itu tidak lepas dari masalah ekonomi. Orang tua atau masyarakat akan mudah tergiur dengan iming-iming gaji yang besar dan kehidupan yang enak di luar negeri atau juga di kota besar, seperti Jakarta. Karena ketidaktahuan masyarakat atau mungkin makin pinternya pelaku perdanganan ini, sehingga masyarakat seolah-olah tidak merasa tertipu atau dibohongi. Trus salah siapa ini? Kalau mau diurutkan, pemerintahlah yang pertama kali harus disalahkan. Kenapa harus pemerintah? Karena lembaga inilah yang punya kewenangan untuk menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakatnya. Selaian itu, saat ini pemerintah juga sangat diskriminatif dalam pembangunan. Kota-kota besar selalu menjadi prioritas pengembangan, sedangkan desa atau daerah selalu dianak tirikan. Tidak salah apabila arus urbanisasi terus-terusan berlangsung, contoh paling kentara saat Jakarta diserbu orang desa sesaat setelah Lebaran. Oleh karenanya hal yang mendesak untuk dilakukan adalah pemerataan pembangunan. Daerah harus mendapat porsi yang lebih banyak dalam pembangunan.